BANGAI.ID, JAKARTA - Partai Golkar meradang dengan usulan PSI yang ingin memasukan korupsi Orba sebagai materi debat kampanye. Menurutnya, korupsi usai orde baru juga dilakukan secara masif.

"Berpikir ke depan jauh lebih baik. Itu pesan saya pada anak-anak PSI. Korupsi setelah orde baru juga enggak kalah hebatnya," ucap Ketua DPP Golkar, Andi Harianto Sinulingga, (8/12).

Dia juga meminta partai 'Bro and Sis' itu untuk berhenti melakukan blunder yang justru bakal merugikan Jokowi di Pilpres 2019. Menurutnya, PSI telah memberikan efek negatif untuk Jokowi.

"Jangan PSI bikin blunder terus dan justru malah merugikan Jokowi. PSI justru sering sekali berakting yang kontra produktif, jika itu hanya merugikan PSI sih enggak masalah, tapi pernyataan politik PSI itu juga akan merugikan jokowi," ungkap Andi.

Menanggapi itu, kader PSI Juru Bicara PSI Rian Erenest menyebutkan, pembahasan korupsi di orde baru merupakan hal yang penting. Sebab menurutnya, korupsi orde baru menjadi bagian dari sejarah yang tidak boleh terulang.

"Potensi berulangnya korupsi Orde Baru tidak bisa begitu saja diabaikan, karena salah seorang pasangan capres dulu adalah bagian dari keluarga Orba, dan anggota timsesnya sebagian datang dari keluarga Orba," kata Ernest dalam keterangannya, Minggu (9/12).

Menurut dia, korupsi politik di Indonesia ada kaitannya dengan budaya korupsi yang telah dibangun sejak orde baru. Erenest bilang, usulan debat korupsi orba juga bagian dari kegelisahan masyarakat soal kondisi korupsi di Indonesia.

"Teman-teman tidak mau lagi kembali ke masa kelam. Adalah hak masyarakat untuk tahu visi dan misi capres kita untuk tidak jatuh lagi ke kelamnya korupsi masa Orba," tuturnya dilansir dari Jawa pos.

Terkait kritik partai Golkar soal partainya yang dianggap merugikan Jokowi, Erenest bilang usulan debat tersebut dinilai telah sejalan dengan semangat Jokowi. Khususnya dalam melawan korupsi di Indonesia.

"Pak Joko Widodo membangun sistem melawan korupsi dengan memangkas birokrasi izin. Ini berbanding terbalik dengan masa Orba, dimana ada monopoli izin yang diberikan hanya kepada keluarga dan teman dari penguasa pada masa itu," pungkasnya.(*)