Minggu, 07 Juni 2020 | Jam Digital
 
Home Pemerintah Legislatif Politik Hukrim Selebriti Nasional Pendidikan Ekonomi Travel Sosial Olahraga Teknologi Lifestyle
 
Tak Melaporkan Harta Kekayaan, 27 ASN Bengkalis Terancam Sanksi
Minggu, 12-05-2019 - 14:17:47 WIB
Foto: tak melaporkan harta kekayaan, 27 ASN bengkalis terancam sanksi/cakaplah/*
TERKAIT:
 
  • Tak Melaporkan Harta Kekayaan, 27 ASN Bengkalis Terancam Sanksi
  •  

    BANGAI.ID, BENGKALIS -- Sekitar 27 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis terancam disanksi. Sanksi itu berupa pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

    Sikap tegas Pemerintah Kabupaten Bengkalis terhadap 27 Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menyusul mereka tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai batas waktu penambahan yang telah ditentukan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkalis, H Bustami HY, menyebutkan bahwa 88,6% pejabat penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah melaporkan LHKPN ke KPK.

    Sedangkan 11,4% atau sekitar 27 dari 228 penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak patuh.

    "Sudah 88,6% yang sudah menyerahkan LHKPN tinggal 11,4% yang belum atau lebih kurang sebanyak 27 orang ASN. Seluruh kepala perangkat daerah sudah menyerahkan semua," ungkapnya kepada wartawan, Ahad (12/5/2019).

    ditegaskan Sekda Bustami, sanksi terhadap ASN tersebut akan dilakukan sesuai dengan peraturan bupati yang ada. Bagi penyelenggara negara yang tidak patuh akan dilakukan pemotongan terhadap TPP bersangkutan. 

    "Dengan pemotongan TPP pejabat penyelenggara negara akan antusias menyampaikan laporan. Kemudian tahun depan bukan LHKPN saja, tetapi juga Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sejalan, jadi sanksi itu dari tahun ke tahun akan kita pertegas. Karena sejak terakhir Maret 2019 yang menyampaikan hanya 60%. Namun setelah informasi pemotongan TPP ini akan dilakukan, menjadi naik, hingga April terakhir ini menjadi hampir 90% yang melapor. Untuk laporan tahun 2018 tidak ada lagi penambahan waktu untuk menyampaikan LHKPN. Jadi menyisakan sekitar 11,4% lagi dan ini yang akan dipotong TPP-nya," terang Bustami lagi.

    Untuk diketahui, periode atau penyampaian LHKPN berdasarkan pada berkala, saat penyampaian LHKPN setiap setahun sekali dan batas waktu penyampaian paling lambat pada 31 Maret tahun berikutnya.

    Kemudian saat penyampaian LHKPN berdasarkan periode Perubahan Jabatan, yaitu saat penyampaian LHKPN pada saat pertama kali menjabat atau pensiun. Pengangkatan kembali sebagai penyelenggara negara (PN) setelah berakhir masa jabatan/pensiun.

    Dan, batas waktu penyampaian paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menjabat atau pensiun.

    Bagaimana bila PN melapor lewat dari 31 Maret? Selama PN melapor pada tahun yang sama, LHKPN akan tetap diproses dengan catatan PN terlambat melapor. Tetapi apabila telah berganti tahun, PN akan dinyatakan tidak patuh. Seperti dilansir dari cakaplah com, Minggu (12/5/2019). (*)



     
    Berita Lainnya :
  • Tak Melaporkan Harta Kekayaan, 27 ASN Bengkalis Terancam Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Indeks Berita
    Ade Minta Ponpes di Riau Agar Diberi Perhatian Khusus oleh Pemprov
    Sabtu 30-05-2020 - 09:03
    Puskopkar Sudah Kuasai Lahan dan Kebun Sawit di Rohul
    Sabtu 23-05-2020 - 16:16
    Generasi yang tak Diinginkan, Sebuah Perbandingan Antara "Yang Disayang" dan "Yang Dibuang"
    Selasa 19-05-2020 - 13:16
    Sudah Lama Vakum, Bisnis Puskopkar Riau Segera Dihidupkan Kembali
    Selasa 19-05-2020 - 10:26
    Iwapi Pekanbaru Serahkan 107 Paket Sembako kepada Masyarakat Terdampak Covid-19
    Selasa 12-05-2020 - 08:31
    DPD Pengajian Al Hidayah Riau dan BKOW Bagikan Ratusan Masker di Jalan
    Minggu 10-05-2020 - 12:31
    Ketua DPD Pengajian Al Hidayah Riau Terharu Saat Bagikan Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19
    Minggu 10-05-2020 - 10:34
    Opini
    DIDI KEMPOT SANG MAESTRO CAMPUR SARI
    Selasa 05-05-2020 - 14:20
    Virus Corona
    TNI-Polri di Riau Bagikan 300 Paket Sembako ke Jukir Hingga Penyapu Jalan
    Minggu 19-04-2020 - 14:51
    Pemko Pekanbaru Disarankan Geser Anggaran Daerah untuk 3 Bulan Dalam Penanggulangan Covid-19
    Jumat 17-04-2020 - 09:26
    Peri Akri: Pemerintah Harus Pastikan Sejumlah Pasokan Aman Sebelum Pemberlakuan PSBB
    Senin 13-04-2020 - 18:21
     
         
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    Hak Cipta © Bangai.iD | ruang inspiratif